BATAM, Gardamedia.co.id – Operasi Bareskrim Mabes Polri di Nagoya Game Zone dan Kasino, Sabtu [15/8/2026] malam, membongkar persoalan lama: bagaimana status hukum "jackpot" di Batam?
Kasino jelas judi dan tidak berizin. Tapi bagaimana dengan Permainan Ketangkasan Mekanik dan Elektronik yang disebut "jackpot"? Usahanya punya NIB, ada izin Pemda, dan rutin bayar pajak.
Pertanyaan itu kini menggantung setelah 136 orang dari Nagoya Game Zone diamankan.
“KALAU NAGOYA JUDI, BERARTI SEMUA JACKPOT JUDI”
Ismail Ratusimbangan, Ketum Aliansi LSM Ormas Peduli Kepri, mendesak Pemerintah Kota Batam dan Polda Kepri segera memberi kejelasan.
“Jackpot di Batam itu punya izin resmi dari Pemda. Ada NIB. Ada pajak daerah yang masuk. Kalau Bareskrim menyatakan Nagoya Game Zone judi, maka konsekuensinya semua jackpot berizin juga judi,” tegas Ismail.
Ia menekankan perbedaan penting: Nagoya Game Zone adalah usaha jackpot. Lokasinya berdampingan dengan Kasino, tapi manajemennya berbeda.
“Perlu diluruskan. Nagoya Game Zone itu jackpot, bukan kasino. Jangan sampai masyarakat salah paham. Pemilik boleh sama, tapi badan usahanya beda,” ujarnya.
Menurut Ismail, jika ada pelanggaran operasional, maka yang berwenang membina dan menindak adalah Pemda pemberi izin dan Polda Kepri.
PARADOKS: DIPUNGUT PAJAK, TAPI DIRAZIA
Yang membuat publik bingung, usaha ini sudah bertahun-tahun beroperasi di bawah pengawasan Pemda.
“Pemerintah daerah yang mengeluarkan izin, pemerintah daerah juga yang memungut pajak. Masa sekarang dibiarkan jadi sasaran operasi? Ini tanggung jawab Pemda,” kata Ismail.
Ia juga menyorot tebang pilih. Kenapa hanya Nagoya Game Zone yang diobok-obok? Jackpot lain di sekitar tidak disentuh. Standar hukumnya di mana?
DIDUGA KURANG KOORDINASI, LSM MINTA TRANSPARANSI
Ismail yang berada di lokasi sejak awal menyebut operasi ini didominasi Bareskrim Mabes Polri.
Polda dan Polresta Barelang baru hadir setelah orang diamankan. Tugasnya hanya menyediakan bus dan lori untuk mengangkut ke Polresta. Bahkan kendaraan Brimob dipakai bolak-balik,” ungkapnya.
Nampak sekali kurang koordinasi. Saya pesan ke rekan media: cek and recheck. Jangan sampai informasi sepihak membingungkan masyarakat,” lanjutnya.
TUNTUTAN: JANGAN CUCI TANGAN
Ismail mengajukan 2 tuntutan resmi:
1. Pemko Batam: Segera jelaskan secara terbuka. Apakah "Permainan Ketangkasan Mekanik dan Elektronik termasuk judi atau usaha legal berizin.
2. Polda Kepri: Jelaskan peran pengawasan selama ini. Kenapa harus Mabes yang turun tangan.
Jangan cuci tangan. Jangan sampai masyarakat dan pekerja kecil yang jadi korban. Kalau kebijakan tidak jelas, investor takut, pengangguran bertambah,” tutup Ismail.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemko Batam, Polda Kepri, dan Bareskrim Polri terkait klasifikasi hukum usaha jackpot.
Berdasarkan hukum, Kasino merupakan tindak pidana perjudian. Sementara usaha jackpot di Batam tercatat memiliki NIB dari Pemda. Perbedaan status hukum inilah yang menjadi sorotan publik. Redaksi memberikan ruang hak jawab 1x24 jam kepada pihak terkait.
(Red)
Tim Investigasi
