GARDAMEDIA.NET. TEMBILAHAN 8 November 2026 – Penanganan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan retribusi Pasar Selodang Kelapa atau Pasar Yos Sudarso di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, menjadi ujian penting bagi konsistensi penegakan hukum. Masyarakat kini menanti sejauh mana Kejaksaan Negeri (Kejari) Inhil mampu mengungkap perkara tersebut secara transparan, objektif, dan tanpa pandang bulu.
Apabila proses penyidikan menemukan bukti yang cukup, perkara ini diharapkan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya hingga ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru. Tidak hanya berhenti pada pihak yang telah dimintai keterangan, siapa pun yang berdasarkan alat bukti diduga terlibat dan memiliki pertanggungjawaban hukum harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, proyek penataan Pasar Selodang atau Pasar Yos Sudarso telah memasuki tahap pengerjaan sejak Juli 2026. Pemerintah Kabupaten Inhil juga telah melakukan pendataan, verifikasi jumlah pedagang, dialog, serta sosialisasi terkait rencana relokasi.
Berdasarkan informasi yang disampaikan, terdapat 1.153 pedagang yang direncanakan untuk direlokasi. Sementara itu, lapak yang mampu disediakan pemerintah daerah baru berjumlah 564 unit.
Artinya, masih terdapat kekurangan sebanyak 589 lapak yang perlu dicarikan solusi. Pemerintah Kabupaten Inhil berharap adanya partisipasi pihak ketiga melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Persoalan ini memperlihatkan bahwa penataan pasar bukan sekadar urusan pembangunan fisik. Di balik angka-angka tersebut, ada ribuan kepentingan ekonomi masyarakat yang harus dilindungi, ada pedagang yang menggantungkan hidup pada aktivitas pasar, serta ada tanggung jawab pemerintah untuk memastikan kebijakan berjalan secara adil dan terukur. Karena itu, seluruh aspek pengelolaan pasar, termasuk mekanisme pemungutan retribusi, penggunaan dana, dan pertanggungjawaban pihak-pihak terkait, perlu diperiksa secara cermat apabila memiliki kaitan dengan perkara yang sedang ditangani.
Bergulirnya perkara ini memunculkan beragam spekulasi di tengah masyarakat. Ada yang mempertanyakan apakah proses hukum akan berlanjut hingga persidangan, sementara sebagian lainnya menduga perkara tersebut berpotensi berhenti di tengah jalan. Namun, spekulasi tidak boleh dijadikan kesimpulan. Penentuan apakah suatu perkara memenuhi unsur tindak pidana atau tidak merupakan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyidikan dan pembuktian yang sah.
Publik tidak membutuhkan rumor yang terus berkembang tanpa kepastian. Yang dibutuhkan adalah penjelasan resmi, perkembangan penanganan perkara yang dapat dipertanggungjawabkan, serta keputusan hukum yang didasarkan pada fakta.
Pergantian kepemimpinan di Kejari Inhil turut menempatkan Kepala Kejaksaan Negeri Inhil yang baru, Johannes Harysuandy Siregar, S.H., M.H., dalam sorotan publik. Komitmen untuk menegakkan hukum secara lurus, profesional, dan berintegritas tentu harus diwujudkan melalui langkah konkret yang dapat dirasakan masyarakat.
Kasus dugaan penyimpangan retribusi Pasar Selodang menjadi salah satu perkara yang akan dinilai publik dari cara penanganannya. Masyarakat berhak berharap agar proses hukum berjalan konsisten, tidak tebang pilih, serta tidak dipengaruhi jabatan, kedekatan, tekanan politik, ataupun kepentingan kelompok tertentu.
Jika ditemukan bukti yang cukup, proses hukum harus dilanjutkan sesuai aturan. Sebaliknya, apabila bukti tidak memenuhi persyaratan hukum, keputusan penghentian atau langkah lainnya pun harus didasarkan pada alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penanganan dugaan korupsi retribusi Pasar Selodang bukan hanya tentang siapa yang akan diperiksa atau siapa yang berpotensi menjadi tersangka. Perkara ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan komitmen pemerintah dalam menjaga tata kelola keuangan daerah.
Masyarakat tidak menghendaki penegakan hukum yang sekadar ramai pada awal penyelidikan, kemudian kehilangan kejelasan di tengah perjalanan. Publik menginginkan proses yang terukur, transparan, dan tuntas sesuai ketentuan hukum. Jangan ada standar ganda dalam penegakan hukum. Jabatan bukan tameng, kedekatan bukan kekebalan, dan kekuasaan bukan alasan untuk memperoleh perlakuan istimewa.
Kini, masyarakat menunggu langkah nyata Kejari Inhil. Bukan sekadar pernyataan tentang komitmen, melainkan pembuktian melalui proses hukum yang profesional, berintegritas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, kepercayaan publik tidak dibangun dari janji. Ia dibuktikan melalui keberanian menegakkan hukum secara adil, siapa pun pihak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. (𝐓𝐡𝐨𝐧𝐤)
