GARDAMEDIA.CO.ID, INDRAGIRI HILIR (RIAU) 27 Oktober 2026 – Di balik setiap angka dalam anggaran pendidikan, ada harapan yang dititipkan untuk masa depan, ada ruang kelas yang harus tetap hidup, ada guru yang terus mengabdi, dan ada anak-anak yang menunggu kesempatan untuk tumbuh melalui pendidikan. Oleh karena itu, pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) bukan sekadar urusan administrasi dan pencatatan keuangan. Di dalamnya melekat tanggung jawab, kepercayaan publik, serta amanah yang harus dijaga dengan keterbukaan dan pertanggungjawaban.
Pesan itulah yang mengemuka ketika Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, menerima Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau dalam agenda entry meeting pemeriksaan BOSP di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Inhil, Senin (26/10/2026).
Di hadapan tim pemeriksa, Herman menegaskan bahwa pemerintah daerah siap membuka ruang bagi proses pemeriksaan. Ia meminta seluruh perangkat daerah dan pihak terkait, khususnya para kepala sekolah, bersikap kooperatif dengan menyiapkan dokumen serta memberikan informasi yang dibutuhkan.
“Pemerintah Kabupaten Inhil terbuka dan siap memberikan data maupun informasi yang diperlukan. Saya minta seluruh pihak terkait, khususnya para kepala sekolah, kooperatif dan berada di tempat selama tim BPK melaksanakan pemeriksaan,” tegas Herman.
Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa pengelolaan anggaran publik harus berjalan seiring dengan kesediaan untuk diperiksa. Sebab, kepercayaan tidak tumbuh hanya dari kata-kata, melainkan dari kesanggupan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, setiap penggunaan anggaran, dan setiap keputusan yang diambil.
Pemeriksaan BPK bukan sekadar menelusuri dokumen dari satu meja ke meja lainnya. Lebih dari itu, pemeriksaan menjadi bagian dari upaya melihat sejauh mana pengelolaan dana pendidikan berjalan sesuai aturan dan mampu menjawab berbagai persoalan yang ada.
Ketua Tim BPK Perwakilan Provinsi Riau, Urwatul Wutsqa, S.E., M.Sc., menjelaskan bahwa pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ia menerangkan, pemeriksaan kali ini merupakan pemeriksaan lanjutan untuk menilai upaya Pemerintah Kabupaten Inhil dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas pengelolaan dana BOSP.
Kepala Inspektorat, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BKAD, serta unsur terkait lainnya turut hadir dalam agenda tersebut. Kehadiran mereka menjadi bagian dari koordinasi yang diperlukan agar proses pemeriksaan berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Tim BPK dijadwalkan melaksanakan pemeriksaan selama 27 hari, terhitung sejak 26 Oktober hingga 20 November 2026.
Dana BOSP memiliki peran penting dalam menopang operasional satuan pendidikan. Namun, besarnya anggaran tidak dengan sendirinya menjamin tercapainya tujuan pendidikan. Di antara angka-angka dalam laporan keuangan, harus ada kepastian bahwa setiap rupiah dikelola sesuai ketentuan dan diarahkan untuk mendukung kebutuhan pendidikan.
Sekolah bukan sekadar bangunan, guru bukan sekadar pelaksana tugas, dan peserta didik bukan sekadar angka dalam statistik. Mereka adalah bagian dari masa depan yang membutuhkan tata kelola anggaran yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks itulah, pemeriksaan BPK menjadi penting. Temuan, catatan, maupun rekomendasi yang muncul harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola, bukan sekadar berakhir sebagai dokumen yang tersimpan di lemari arsip.
Ukuran keberhasilan tata kelola anggaran bukan hanya terletak pada lengkapnya berkas atau rapinya laporan. Keberhasilan itu tercermin dari kepatuhan terhadap aturan, kesungguhan memperbaiki kekurangan, dan tanggung jawab menjaga amanah publik. Sebab, anggaran pendidikan bukan milik mereka yang mengelolanya. Anggaran itu adalah amanah untuk generasi yang sedang menyiapkan masa depannya. (𝐓𝐡𝐨𝐧𝐤)
