Di Balik Pintu Birokrasi, Publik Menanti Sikap Tegas Dari BKPSDM Atas Dugaan Pelecehan di DKUPP

masukkan script iklan disini

GARDAMEDIA.CO.ID, TEMBILAHAN 30 Oktober 2026 – Ada persoalan yang tidak cukup diselesaikan dengan sebuah pernyataan, ada perkara yang tidak selesai hanya dengan koordinasi antarmeja, dan ada kepercayaan publik yang tidak bisa dipulihkan sekadar dengan meminta masyarakat bersabar menunggu.

Dugaan kasus pelecehan yang menyeret seorang aparatur di lingkungan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Indragiri Hilir kini menjadi perhatian masyarakat.

Di tengah riuhnya sorotan, Kepala DKUPP Inhil, Dr. Trio Beni Putra, akhirnya angkat bicara. Ia menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Polres Indragiri Hilir. Menurutnya, setiap persoalan yang telah memasuki ranah hukum harus disikapi secara proporsional dengan tetap mengedepankan ketentuan perundang-undangan dan asas praduga tak bersalah.

Di sisi lain, Trio memastikan bahwa persoalan tersebut tidak boleh mengganggu roda organisasi maupun pelayanan publik. DKUPP Inhil, katanya, tetap berkomitmen menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan secara profesional, menjaga stabilitas internal, serta memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya. Sebab, urusan masyarakat tidak boleh ikut terhenti hanya karena sebuah persoalan sedang mencari ujung penyelesaian.

Terkait status kepegawaian ASN yang bersangkutan, pihak DKUPP telah menyampaikan pemberitahuan resmi untuk berkoordinasi dengan BKPSDM dan pimpinan daerah guna memperoleh arahan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, di balik langkah administratif itu, ada pertanyaan yang terus hidup di tengah masyarakat, "𝑺𝒆𝒋𝒂𝒖𝒉 𝒎𝒂𝒏𝒂 𝒔𝒆𝒃𝒖𝒂𝒉 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒔𝒊 𝒉𝒂𝒓𝒖𝒔 𝒎𝒆𝒏𝒖𝒏𝒋𝒖𝒌𝒌𝒂𝒏 𝒕𝒂𝒏𝒈𝒈𝒖𝒏𝒈𝒋𝒂𝒘𝒂𝒃 𝒌𝒆𝒕𝒊𝒌𝒂 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒂𝒍𝒂𝒏 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒆𝒏𝒚𝒂𝒏𝒈𝒌𝒖𝒕 𝒂𝒑𝒂𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓 𝒏𝒚𝒂 𝒎𝒆𝒏𝒋𝒂𝒅𝒊 𝒑𝒆𝒓𝒉𝒂𝒕𝒊𝒂𝒏 𝒑𝒖𝒃𝒍𝒊𝒌..?" Sebab, seragam jabatan bukan perisai dari aturan. Jabatan bukan ruang untuk menghindari tanggung jawab. Dan institusi pemerintahan bukan tempat untuk membiarkan persoalan kehilangan kejelasan.

Menghormati proses hukum adalah keharusan, menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah merupakan prinsip yang tidak boleh ditawar. Namun, memastikan mekanisme pengawasan dan administrasi kepegawaian berjalan sesuai aturan juga merupakan tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan.

Kini, perkara tersebut berada dalam proses penanganan aparat penegak hukum. Masyarakat tentu berharap prosesnya berjalan objektif, profesional, dan memberikan kepastian berdasarkan fakta serta ketentuan hukum.

Yang sedang dipertaruhkan bukan hanya penyelesaian sebuah perkara, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Sebab, nama baik sebuah institusi tidak dijaga dengan menutup mata terhadap persoalan, melainkan dengan keberanian menghadapi setiap persoalan secara terbuka, adil, dan bertanggung jawab.

Waktu akan mencatat bagaimana sebuah institusi bersikap ketika diuji, dan publik akan mengingat bukan hanya apa yang pernah disampaikan, tetapi juga apa yang benar-benar dilakukan.(𝐓𝐡𝐨𝐧𝐤)